Kekecewaan Rakyat Memicu Ketidakstabilan

PONTIANAK – Situasi sosial-politik di Indonesia kian memanas. Rasa ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah semakin meluas, memunculkan gelombang keresahan yang sulit terbendung.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, kondisi ini bukan sekadar peristiwa spontan, melainkan akumulasi dari kekecewaan mendalam rakyat atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

“Janji-janji kampanye terasa hampa, sementara harapan akan perubahan hanya sebatas angan-angan. Rakyat melihat DPR maupun DPRD tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Herman, menyoroti kegagalan lembaga legislatif dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat.

Herman menjelaskan, rakyat kini sedang berjuang melawan ketidakadilan. Banyak persoalan hukum yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat terabaikan. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum adanya praktik aparat penegak hukum yang lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal.

“Tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan rakyat di pedesaan, justru dirampas perusahaan-perusahaan besar. Alih-alih melindungi, hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat dikriminalisasi, sementara korporasi semakin berkuasa,” tegas Herman.

Situasi ini, menurutnya, menciptakan jurang dalam antara penguasa dengan rakyat. Ketidakadilan sistemik telah meresap dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, memicu kemarahan yang diekspresikan melalui protes dan desakan perubahan.

Meski demikian, Herman menekankan bahwa persoalan ini bukan tentang permusuhan antara rakyat dan aparat. Ia menegaskan perlunya dialog tulus dan konstruktif untuk mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak.

“Rakyat membutuhkan negara yang melindungi, bukan menindas. Aparat juga butuh kepercayaan rakyat agar dapat menjalankan tugasnya. Karena itu, stop kekerasan, dan buka ruang dialog untuk mendengar keluhan rakyat. Hanya dengan itu Kalimantan Barat bisa kembali damai,” ungkapnya.

Herman juga menyoroti peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat yang dinilai tidak responsif. Ia menilai, Forkopimda harus segera bersikap tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja masing-masing instansi.

“Sudahi pertemuan-pertemuan seremonial yang tidak bermakna bagi rakyat. Forkopimda harus hadir sebagai forum nyata yang melahirkan solusi bersama. Kalbar harus kembali menjadi rumah yang aman, nyaman, dan adil bagi seluruh warganya,” kata Herman.