Law

Herman Hofi Apresiasi Langkah Tegas Kejati Kalbar

Dr. Herman Hofi Munawar puji respons cepat Kejati Kalbar di bawah Emilwan Ridwan dalam kasus korupsi, namun ingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah.

Herman Hofi Apresiasi Langkah Tegas Kejati Kalbar

Pontianak, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai langkah tegas yang diambil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dalam upaya penegakan hukum patut mendapatkan apresiasi publik. Menurutnya, tindakan proaktif Kejati Kalbar merupakan sinyal positif bagi penguatan supremasi hukum di Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Emilwan Ridwan.

Herman menyebut, respons cepat Kejati Kalbar terhadap laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran negara menunjukkan komitmen nyata institusi kejaksaan dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan publik. “Publik patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kejati Kalbar atas keberanian dan kecepatan mereka dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Ini merupakan bentuk shock therapy yang dibutuhkan agar setiap instansi negara, terutama yang memberikan pelayanan publik seperti Navigasi, tetap berada pada jalur tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab,” ujar Herman, Senin, 29 Desember 2025.

Meski demikian, Herman mengingatkan bahwa semangat penegakan hukum tidak boleh berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Menurutnya, penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). “Penegakan hukum tidak cukup hanya bermodalkan semangat. Ia harus berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi. Jangan sampai proses hukum justru mengabaikan asas praduga tak bersalah dan berujung pada vonis sosial sebelum putusan pengadilan,” tegasnya.

Terkait rangkaian penggeledahan yang dilakukan di sejumlah daerah dan kota, Herman menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Setiap tindakan penyidikan, khususnya dalam pengumpulan alat bukti, harus dilakukan secara profesional dan sesuai aturan hukum acara pidana. “Prosedur penggeledahan tidak boleh diabaikan. Tim penyidik harus memastikan bahwa setiap dokumen atau barang yang siita memiliki keterkaitan langsung dengan delik korupsi yang disangkakan. Penegakan hukum yang tergesa tanpa kehati-hatian justru berpotensi melemahkan perkara itu sendiri,” ujarnya.

Herman juga menyoroti pentingnya transparansi dalam menjelaskan aspek kerugian negara. Ia berharap tim kejaksaan segera merinci secara jelas nilai dan konstruksi kerugian negara agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. “Penjelasan yang terbuka dan terukur mengenai kerugian negara sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah opini yang menyesatkan,” kata dia.

Di sisi lain, Herman turut mengapresiasi sikap kooperatif pihak Navigasi yang memberikan akses dokumen kepada penyidik. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan itikad baik untuk mengikuti proses hukum secara terbuka dan bertanggung jawab. “Sikap kooperatif ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa proses hukum bisa berjalan secara objektif jika semua pihak menghormati mekanisme hukum yang ada,” pungkas Herman.

M. Hasanuddin
M. Hasanuddin

Jurnalis

Loading...
Read another articles ...